Observasi Hilal
Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah
Pendahuluan
Perdebatan mengenai penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia hampir selalu berpusat pada dua isu utama, yaitu perbedaan metode hisab dan rukyat serta kewenangan negara, melalui Sidang Itsbat, dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Berbagai kajian telah membahas validitas astronomis kedua metode, argumentasi fikih yang melandasinya, maupun kedudukan pemerintah sebagai otoritas, ulil amri, yang menetapkan kalender keagamaan nasional (istilah “kalender” menahun dan umum tapi perlu kita kritisi). Namun demikian, terdapat satu dimensi yang relatif belum memperoleh perhatian, yaitu bahwa penentuan awal bulan Hijriah, sebagai almanak keagamaan, yang pula sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (hak EKOSOB).
Selama ini masyarakat lebih banyak ditempatkan sebagai penerima hasil penetapan awal bulan. Pengetahuan mengenai bagaimana hilal diamati, bagaimana visibilitasnya dihitung, atau bagaimana hubungan antara fenomena astronomi dengan ibadah, sebagian besar berkembang dalam ruang terbatas para ahli falak, akademisi, dan lembaga-lembaga resmi. Akibatnya, observasi hilal secara perlahan bergeser dari tradisi pengetahuan publik menjadi aktivitas yang dipersepsikan sebagai wilayah eksklusif kalangan tertentu.
Tulisan ini menawarkan perspektif yang berbeda. Penentuan awal bulan Hijriah tidak hanya menghasilkan sebuah keputusan administratif mengenai dimulainya suatu bulan, tetapi juga merupakan proses pembangunan pengetahuan publik. Dalam perspektif hak EKOSOB, masyarakat bukan hanya berhak mengetahui hasil penetapan awal bulan, melainkan juga berhak memperoleh kesempatan untuk belajar, memahami, dan berpartisipasi dalam praktik observasi hilal sebagai bagian dari kehidupan berkebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, isu utama artikel ini bukanlah memilih antara hisab atau rukyat, melainkan bagaimana membangun ekosistem pengetahuan publik yang memungkinkan setiap orang menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam sesuai dengan kapasitasnya.
Rukyat Hilal sebagai Tradisi Pengetahuan dalam Peradaban Islam
Dalam sejarah Islam, pengamatan hilal bukan sekadar proses menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri atau Idul Adha semata. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari tradisi umum masyarakat, karena berkaitan langsung dengan peribadahan yang dilakukan. Masyarakat Islam generasi awal berpartisipasi secara egaliter dalam menentukan apakah seseorang melihat bulan atau tidak. Seseorang yang mengamati hilal tak dituntut mesti sebagai ahli ilmu falak, selama melihat dan mengambil sumpah, maka apa yang disaksikan dapat menjadi kekuatan keputusan kepemimpinan saat itu. Walhasil melihat bulan merupakan kebiasaan dan kewajaran umum bagi muslim generasi awal karena menjadi “syarat” dalam melaksanakan ibadah di manapun mereka berada.
Hal ini selaras dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an berulang kali mengajak manusia memperhatikan keteraturan langit, peredaran benda-benda langit, pergantian malam dan siang, serta tanda-tanda kosmis sebagai bagian dari ayat-ayat Allah (kauniyyah Ilahi). Almanak Hijriah sendiri dibangun di atas siklus peredaran bulan yang dapat diamati oleh manusia.
Tradisi rukyat pada masa awal Islam bukanlah praktik yang dimonopoli oleh kelompok tertentu. Ia merupakan aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat dalam membaca tanda-tanda alam. Dari tradisi inilah yang kemudian berkembang menjadi ilmu falak, astronomi Islam, navigasi, penentuan arah kiblat, hingga perkembangan matematika astronomi, tak ketinggalan app serupa stellarium dan observatorium.
Dengan demikian, rukyat sesungguhnya memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, sebagai praktik ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat. Kedua, sebagai praktik pembentukan pengetahuan yang menghubungkan masyarakat dengan fenomena alam.
Dimensi kedua inilah yang secara perlahan mulai memudar ketika observasi hilal semakin dipahami sebagai aktivitas teknis yang hanya dapat dilakukan oleh para ahli.
Hak atas Partisipasi dalam Kehidupan Budaya dan Ilmu Pengetahuan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, serta ikut menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 15 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
Perkembangan hukum HAM internasional menunjukkan bahwa hak atas ilmu pengetahuan tidak hanya dimaknai sebagai hak menerima hasil penelitian ilmiah. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui General Comment No. 25, menafsirkan hak atas ilmu pengetahuan sebagai hak yang mencakup akses terhadap pengetahuan, kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan, serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas ilmiah.
Dengan demikian, hak atas ilmu pengetahuan bersifat aktif, bukan pasif. Masyarakat bukan hanya penerima informasi, tetapi juga subjek yang berhak belajar, memahami, mempraktikkan, bahkan berkontribusi dalam proses pembentukan pengetahuan. Perspektif inilah yang menjadi dasar penting untuk melihat kembali praktik observasi hilal.
Observasi Hilal sebagai Pengetahuan Publik Berbasis Komunitas
Observasi hilal sesungguhnya merupakan bentuk pengetahuan publik (public knowledge) yang dapat dipelajari siapa pun. Seseorang tidak harus menjadi astronom profesional ataupun ahli falak untuk mengenal fase-fase bulan, memahami waktu terjadinya ijtimak, mengetahui arah terbenam matahari, atau menggunakan alat bantu sederhana dalam mengamati hilal.
Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan modern berkembang konsep community-based knowledge dan citizen science, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengamatan, pengumpulan data, pembelajaran, dan pengembangan pengetahuan bersama. Pendekatan ini telah digunakan di antaranya dalam observasi burung, pemantauan kualitas udara, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, hingga astronomi.
Observasi hilal memiliki karakteristik yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Ia merupakan fenomena astronomi yang berulang setiap bulan, dapat diamati oleh masyarakat luas, serta memiliki makna budaya dan keagamaan yang kuat.
Oleh karena itu, observasi hilal tidak semestinya dipandang sebagai aktivitas eksklusif para pakar, melainkan sebagai ruang pembelajaran publik yang mempertemukan agama, sains, dan budaya.
Dalam perspektif hak EKOSOB, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan tersebut, bukan semata-mata hasil akhirnya.
Literasi Keagamaan Berbasis Pengetahuan Publik
Hak atas pendidikan dalam hak EKOSOB tidak hanya dipahami sebagai hak mengikuti pendidikan formal. Pendidikan juga mencakup proses pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan intelektual dan partisipasinya dalam kehidupan masyarakat.
Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, pendidikan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan literasi keagamaan berbasis pengetahuan publik.
Literasi keagamaan dalam pengertian ini bukan berarti menjadikan seluruh masyarakat sebagai ahli falak. Sebaliknya, yang ingin dibangun adalah pemahaman dasar yang memungkinkan setiap individu mengenali hubungan antara fenomena astronomi dengan pelaksanaan ibadah.
Masyarakat dapat memahami mengapa hilal dicari, bagaimana posisi Bulan berubah setiap bulan Hijriah, bagaimana cuaca mempengaruhi pengamatan, serta mengapa dalam praktiknya terdapat perbedaan hasil observasi.
Pengetahuan tersebut tidak hanya memperkaya pemahaman keagamaan, tetapi juga memperkuat literasi sains masyarakat.
Dengan demikian, praktik rukyat menjadi sarana pendidikan publik yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan metode ilmiah secara harmonis.
Pengetahuan Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat
Hak EKOSOB menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas ilmu pengetahuan serta pendidikan. Namun pemenuhan hak tersebut tidak identik dengan mengambil alih seluruh proses pembentukan pengetahuan.
Dalam konteks observasi hilal, negara dapat berperan sebagai fasilitator pembangunan pengetahuan publik melalui penyediaan pendidikan astronomi dasar, pengembangan lokasi-lokasi observasi yang terbuka bagi masyarakat, penyediaan informasi astronomi yang mudah dipahami, pelibatan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, komunitas astronomi, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan observasi hilal.
Pendekatan demikian tidak mengubah kewenangan negara dalam menetapkan awal bulan Hijriah (secara kalender hijriah nasional). Yang berubah adalah paradigma bahwa proses menuju penetapan tersebut juga merupakan ruang pembelajaran publik yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara.
Semakin banyak masyarakat memahami bagaimana observasi hilal dilakukan, semakin tinggi pula kualitas literasi keagamaan, literasi ilmiah, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan budaya.
Penutup
Selama ini diskursus mengenai penentuan awal bulan Hijriah lebih banyak berfokus pada perbedaan metode hisab dan rukyat ataupun pada kewenangan institusional dalam menetapkan almanak Islam. Perspektif tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang melekat dalam proses observasi hilal.
Dalam kerangka hak EKOSOB, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui kapan awal bulan ditetapkan, tetapi juga berhak untuk memperoleh pengetahuan, belajar, dan berpartisipasi dalam tradisi observasi hilal sebagai bagian dari kehidupan budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, observasi hilal perlu dipahami kembali sebagai pengetahuan publik yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Tujuan utamanya bukan menjadikan seluruh masyarakat sebagai ahli falak, melainkan membangun literasi keagamaan berbasis pengetahuan publik sehingga masyarakat mampu memahami dasar-dasar ilmiah dari praktik keagamaannya. KRHH adalah salah satu komunitas yang mengusungnya.
Pada akhirnya, penentuan awal bulan Hijriah tidak hanya menghasilkan almanak. Ia juga dapat menjadi wahana pendidikan masyarakat, penguatan budaya ilmiah, dan pengembangan tradisi keilmuan Islam yang partisipatif. Di sinilah pemenuhan hak EKOSOB menemukan maknanya: bukan sekadar memberikan hasil pengetahuan kepada masyarakat, tetapi membuka jalan agar masyarakat ikut tumbuh bersama pengetahuan itu sendiri.